akuntansi syariah

 

 Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Pegadaian Syariah”. Serta untuk memberikan pengalaman yang nyata bagi penulis dalam membandingkan dan menerapkan serta memperluas penerapan teori dan pengetahuan.

Dalam menyusun makalah ini, kami dibantu oleh banyak pihak yang dengan segenap kelulusannya memberikan dorongan secara moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan  Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

2. Kedua Orang Tua Kami, terima kasih atas dukungan moril dan materil yang senantiasa mengikuti langkah kami.

3. Ibu Sri Rahayu, SE. selaku Dosen, yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini.

4. Teman- teman yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna yang disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan yang kami miliki, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua yang membaca makalah ini dan semoga laporan makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, harapan kami adalah agar makalah ini bisa menjadi sesuatu yang berguna dalam dunia akademik, khususnya Universitas Budi Luhur, dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataan, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam prakteknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah komplek. Apabila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara’, di antaranya yaitu masih terdapat unsur riba, qimar (spekulasi), ketidakpastian yang cenderung merupakan salah satu pihak. Hal ini juga akan berakibat timbulnya praktek-praktek ketidakadilan serta berakibat munculnya kezaliman yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya rekontruksi sistem operasionalnya.

Berangkat dari uraian yang telah diuraikan diatas, dan dengan maksud untuk menganalisis secara kritis terhadap gejala umum praktik pegadaian yang ada sekarang ini dari sudut pandang kajian hukum Islam. Maka perlu dikaji dan ditawarkan sebuah alternatif solusi atas problematika yang terjadi dengan melakukan Pegadaian Syari’ah.

BAB II

PROFIL USAHA

2.1       Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan diBatavia pada tanggal 20 Agustus1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel).Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan cultuur stelsel dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M.Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hokum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat Pegadaian semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

2.2       Visi Pegadaian

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu m

enjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2.3.      Misi Pegadaian

-          Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

-          Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

-          Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2.4       Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian syari’ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari’ah. Gadai syari’ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah didirikan atas dasar fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

2.4       STRUKTUR ORGANISASI PEGADAIAN

BAB III

PENCATATAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN

3.1       Pengertian Akad Rahn

Rahn secara harfiah adalah tetap , kekal, dan jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang disebut dengan barang jaminan atas utang. Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta si peminjam. Sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berhutang apabila utangnya sudah lunas.

Akad rahn bertujuan agar sipemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Hadis tentang rahn :

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” (HR. Al Syafi’i. Al Daraquthni dan Ibnu majah dari Abu Hurairah)

“tungagangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan mananggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggng biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan yang memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Al Nasa’i)

Rukun dan ketentuan syariah

A. Rukun al-rahn ada empat yaitu:

1.      Pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan (Ruhin) dan pihak yang menerima  gadai (murtahin)

2.      Objek akad berupa barang yang digadaikan (marhun) dan utang (marhun bih)

Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik)

3.      Ijab kabul/ serah terima.

                                                                                                                          

4.      Ijab kabil/ serah terima

B. Ketentuan syariah yaitu :

1.      Pelaku harus cakap hukum dan baligh

2.      Objek yang digadaikan ( marhun)

a.       Barang gadai marhun

·         Dapat dijual dan nilainya seimbang

·         Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan

·         Harus jelas dan dapat ditentukan secara sepsifik

·         Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)

b.      Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida / rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korrespodensi atau mengunakan cara-cara komunikasi modern.

3.2       Pencatatan Akuntansi Rahn (Gadai)

A.       Bagi pihak yang menerima gadai (murtahin)

Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang

1.         Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Piutang

      Cr. Kas

2.         Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Kas

      Cr. Pendapatan

3.         Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. beban

      Cr. kas

4.         Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang

Jurnal:

Dr. Kas

      Piutang

5.         Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang dijual oeh pihak yang menggadaikan

Penjualan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang

Jurnal:

Dr. Kas

      Cr. Piutang

6.         Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

B.       Bagi pihak yang menggadaikan

Pada saat menyerahkan aset tidak dijurnal, tetapi menerima tanda terima tas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan

1.      Pada saaat menerima uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Kas

      Cr. Utang

2.      Bayar uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Beban

Cr. Kas

3.      Ketika dilakukan pelunasan atas hutang

Jurnal:

Dr. Beban

Cr. Kas

4.      Jika pada saat jatuh tempo hutng tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai.

Jurnal:

Dr. Kas (utang)

Dr. Akumulasi Penyisutan (apabila aset tetap)

Dr. Kerugian (apabila rugi)

Cr. Keuntungan (apabila untung)

Cr. Aset

(1)                                                                                                                                                                          (2)                                                                                 (3)

Penerima barang (Murtahin)

Pemberi utang

Pemberi barang (Rahn)

 

Keterangan:

1. Pemberi pinjaman menyepakati akd rahn/rahn Tajlisi dengan meinjam

2. Pemberi pinjaman menerima barang/ surat berharga atas barang (jika fidusia)

3. Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.

BAB IV

PRODUK DAN JASA

4.1       Jasa Pegadaian

1.         Pertama RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip syariah. Nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

2.          Kedua, Arum (arrahn untuk usaha mikro), yakni skim pinjaman dengan system syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan emas atau BPKB kendaraan bermotor. Syarat usahanya sudah berjalan satu tahun.

3.         Ketiga Produk logam mulia atau mas batangan murni 99,99 % ada sertifikatnya dan ID Numbernya. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara ril. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Keempat, produk Amanah yakni produk kepemilikan kendaraan bermotor, yang skimnya sama dengan Arrum. Tapi yang Arrum selain kendaraan bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu bias dengan emas. Perkembangan sapai tahun 2010 Pegadaian syarian sudah menyalurkan lebih dari Rp100 milyar, dan tahun 2011 targetnya Rp200 milyar.
Untuk produk logam mulia, perkembangannya cukup baik, karena transaksi sehari untuk seluruh Indonesia sampai 2 kg emas. Jadi satu bulan bisa 30 hingga 40 kg. Otletnya mencapai 600 outlet, 400 di antaranya sudah menjual emas. Emas menjadi pilihan karena harganya cenderung naik dan tahan terhadap inflasi

4.2     Produk Pegadaian

Pegadaian KCA (kredit Cepat Aman) Kredit Cepat Aman adalah kredit berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor, elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp. 20.000.- s.d. Rp. 200.000.000.- dengan pengenaan jasa pinjaman yang dihitung per-15 hari dan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan. Jangka waktu kredit dapat diperpanjang dengan cara mengangsur atau mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman. Pegaadian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skim penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per-bulan dalam jangka waktu kredit 12 s.d. 36 bulan. Perolehan kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1% per-bulan, flat. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Pegadaian Kresna (Kredit Serba Guna) Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu kelipatan 3 bulanan, minimum 12 bulan dan maksimum 36 bulan. Besar kredit yang diberikan berdasarkan jumlah angsuran maksimum 1/3 dari penghasilan bersih. Kresna merupakan modifikasi dari produk lama yang serupa yaitu Kredit Golongan E (Kredit Pegawai). Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per-bulan dengan jangka waktu kredit 12 s.d. 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa modal dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus. Bunga ditetapkan sebesar 1 % perbulan, flat. Pegadaian Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga) Kredit Usaha Rumah Tangga merupakan pinjaman yang diberikan untuk para wanita pengusaha yang tergabung dalam kelompok usaha. Jumlah kredit berkisar antara Rp. 100.000.- s.d. Rp. 1.000.000.- dengan jangka waktu kredit 12 bulan. Bunga dikenakan 1% perbulan, flat. Pegadaian Rahn (Gadai Syariah) Gadai Syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang diberikan mulai dari Rp. 20.000.- s.d. Rp. 200.000.000.- (sama dengan KCA), namun berbeda dalam penetapan sewa modal/jasa pinjaman. Gadai syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp. 1.000.- dan setinggi-tingginya Rp. 60.000.- untuk jumlah pinjaman Rp. 200.000.000.- Sementara tarif ijaroh ditetapkan per-10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.- dari taksiran barang jaminan yang dititipkan/agunkan. Pegadaian Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) ARRUM merupakan kredit angsuran fidusia bagi usaha mikro-kecil yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) Kredit Tunda Jual Gabah merupakan pinjaman yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak. Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Swadaya) Kredit Perumahan Swadaya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah. Untuk bangunan baru diberikan pinjaman maksimum Rp. 10.000.000.- sedangkan untuk perbaikan rumah diberikan pinjaman maksimum Rp. 5.000.000.- Atas kredit ini nasabah dikenakan biaya administrasi 9% dibayar dimuka dan sewa modal 0 (nol) %. Pendanaan atas produk ini atas kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dengan dukungan plafon modal kerja sebesar Rp. 5 miliar. Pegadaian Investa (Gadai Efek) Gadai efek merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan efek (saham). 4.2.1 Produk Lain Pegadaian Pegadaian Jasa Titipan Jasa titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur. Pegadaian Jasa Taksiran. Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata, dan lain-lain. Properti (BOT/KSO) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset yang yang kurang produktif, perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem bangun, kelola, dan alih (build operate and transfer-BOT) dan Kerjasama Operasi (KSO) Persewaan Gedung. Pegadaian Amanah ( Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor) Perum Pegadaian memiliki anak perusahaan PT. Balai Lelang Artha Gasia (PT. BLAG) dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% Perum Pegadaian dan 0,01% Drs. Deddy Kusdedi, MM. PT. BLAG bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan penjualan dimuka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1       Kesimpulan

Berdasarkan rumusan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1.         Sistem pembiayaan gadai syariah yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah dalam pelaksanaan rahn telah di sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan

No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas .

Hal ini dibuktikan dengan adanya penahanan barang jaminan milik rahin sampai semua kewajiban rahin dilunasi sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan.

2.         Dalam penetapan biaya administrasi, pegadaian syariah tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 karena pihak pengadaian menetapkan tarif administrasi sesuai dengan golongan dari taksiran barang jaminan, dan bukan memperinci besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad rahn tersebut kepada rahin.

3.         Pegadaian Syariah belum menjalankan syariah secara sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan masih mengikatnya ketentuan-ketentuan operasional Pegadaian Syariah pada induk perusahaan, yaitu PT. Pegadaian. Sehingga Pegadaian Syariah memiliki potensi bercampur tangan dengan dana-dana dari Pegadaian Konvesional secara umum.

4.         Sistem pembiayaan yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah ini dilarang oleh Nabi Muhammad S.A.W yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud bahwa menggunakan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan , yaitu akad rahn dan akad Ijarah.

5.2       Saran

Bedasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat  menyarankan bahwa Pegadaian Syariah diharapkan konsisten pada pedoman khusus yang sesuai dengan syariah islam dan independen dari induk perusahaannya. Sehingga Pegadaian Syariah dapat menjalankan operasional sesuai dengan syariat-syariat islam yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentangrahn emas . Pegadaian Syariah juga sangat diharapkan dapat memberikan informasi mengenai biaya administrasi kepada rahin sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad rahn tersebut.

Sumber Data:

Sri Nurhayati dan Wasilah. 2010. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 2 Revisi. Jakarta : Salemba Empat.

Masita, Jamaludin MD dan Hj. Musviyanti. 2013. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 Pada Pegadaian syariah. Universitas Mulawarman.

www.Pegadaian.co.id

Data diolah sendiri